Siswa di Jabar Boleh Bawa Motor ke Sekolah, Ini Syarat dari Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan siswa masih boleh membawa motor ke sekolah dengan syarat tertentu. Simak aturan lengkapnya.
OTORIDER - Kebijakan larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah di Jawa Barat tidak diberlakukan secara menyeluruh. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan aturan tersebut bersifat kondisional, menyesuaikan dengan ketersediaan angkutan umum di masing-masing wilayah.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa seluruh siswa baru di Jawa Barat dilarang membawa motor ke sekolah tanpa pengecualian.
Larangan Motor Berlaku di Daerah dengan Angkutan Umum Memadai
Dedi menjelaskan, larangan membawa sepeda motor ke sekolah hanya diterapkan secara ketat di daerah yang sudah memiliki akses kendaraan umum yang memadai. Sebaliknya, siswa di wilayah yang belum terjangkau angkutan umum masih diperbolehkan menggunakan sepeda motor.
“Larangan itu bagi daerah yang ada kendaraan umumnya. Jadi, yang tidak ada kendaraan umumnya boleh bawa motor. Tetapi, yang masih ada kendaraan umumnya tidak diperbolehkan untuk bawa motor,” ujar Dedi, dikutip dari Antara.
Kebijakan ini menjadi bagian dari pengetatan aturan siswa baru, termasuk kewajiban menandatangani surat komitmen perilaku, yang juga memuat larangan penggunaan knalpot brong di lingkungan sekolah.
Pemprov Jabar Siapkan Solusi Transportasi untuk Daerah Terpencil
Lebih lanjut, Dedi menegaskan kebijakan tersebut bersifat adaptif dan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah di Jawa Barat.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji solusi khusus bagi wilayah terpencil yang belum memiliki akses transportasi umum. “Kami lagi kaji, terutama di daerah-daerah terpencil. Kami akan menyiapkan mobil bersubsidi dari Pemprov Jabar,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan siswa terhadap kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan ke sekolah.
Mayoritas Siswa Masih di Bawah Umur, Risiko Kecelakaan Tinggi
Di sisi lain, aspek keselamatan menjadi sorotan utama. Head of Safety Riding Promotion Wahana, Agus Sani, menilai siswa yang masih di bawah umur belum memiliki kompetensi berkendara yang memadai untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. “Jika dilihat dari sisi safety riding, pengendara seperti itu memiliki potensi kecelakaan yang sangat besar, baik untuk dirinya maupun orang lain. Pengendara di bawah umur rata-rata belum memiliki kemampuan memprediksi bahaya,” ujar Agus.
Menurutnya, keterbatasan kontrol emosi dan pengambilan keputusan membuat anak-anak cenderung terburu-buru saat berkendara. “Dalam banyak situasi, anak-anak belum bisa mengontrol emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Jangan sampai anak dibiarkan mengendarai sepeda motor padahal belum memiliki kompetensi yang baik,” tambahnya.
Kebijakan Keselamatan Jadi Prioritas Bersama
Dengan kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat berharap terjadi keseimbangan antara akses pendidikan, kebutuhan mobilitas, dan keselamatan lalu lintas. Pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua diimbau untuk bekerja sama mengawasi penerapan aturan tersebut demi keselamatan siswa. (*)
Member of : 