Insentif Motor Listrik Rp5 Juta Diusulkan Prioritas untuk Warga Tambang Nikel dan Pulau Kecil
Subsidi motor listrik Rp5 juta diusulkan diprioritaskan bagi warga daerah tambang nikel dan pulau kecil untuk mendukung keadilan wilayah serta ketahanan energi.
OTORIDER - Kebijakan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai perlu diarahkan secara lebih adil agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah yang memiliki tantangan ekonomi dan energi. Salah satu usulan yang muncul adalah memprioritaskan subsidi motor listrik sebesar Rp5 juta bagi masyarakat di kawasan lingkar tambang nikel serta penduduk pulau-pulau kecil yang mengalami keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM).
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk menghadirkan pemerataan manfaat dari pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Insentif Kendaraan Listrik Perlu Menyentuh Wilayah Prioritas
Djoko menjelaskan bahwa skema subsidi motor listrik sebaiknya tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan angka penjualan kendaraan listrik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Menurutnya, terdapat dua kelompok yang layak menjadi prioritas penerima insentif kendaraan listrik, yakni masyarakat di daerah lingkar tambang nikel dan warga di pulau kecil yang menghadapi persoalan pasokan BBM.
“Alokasi insentif motor listrik senilai Rp5 juta perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat, yakni warga di daerah lingkar tambang nikel sebagai bentuk keadilan wilayah, serta penduduk di pulau-pulau kecil yang menghadapi kendala ketahanan energi atau kesulitan BBM,” ujar Djoko dalam keterangannya di Jakarta.
Daerah Penghasil Nikel Dinilai Belum Menikmati Dampak Industri EV
Djoko menyoroti kondisi daerah penghasil nikel yang selama ini menjadi bagian penting dari rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Menurutnya, kontribusi besar wilayah tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Padahal, nikel memiliki peran strategis sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang saat ini menjadi pusat perhatian industri otomotif global.
Ia menilai situasi tersebut menghadirkan paradoks karena masyarakat yang tinggal di kawasan kaya sumber daya alam justru masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan ekonomi.
“Wilayah-wilayah yang menjadi penyedia bahan baku utama baterai ini justru masih terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan. Ironisnya, di tengah gegap gempita tren ramah lingkungan, kemiskinan ekstrem masih mendera masyarakat yang hidup di atas tanah sekaya itu,” kata Djoko.
Karena itu, subsidi kendaraan listrik dianggap dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendistribusikan manfaat industri EV secara lebih merata.
Motor Listrik Komersial Dinilai Layak Mendapat Dukungan
Djoko juga mendorong agar skema subsidi kendaraan listrik diperluas pada kendaraan yang memiliki fungsi ekonomi produktif. Ia mengusulkan agar motor listrik roda tiga atau kendaraan listrik komersial untuk petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional ikut memperoleh dukungan insentif.
Menurutnya, biaya operasional kendaraan listrik yang lebih rendah dibanding motor berbahan bakar minyak dapat membantu masyarakat menekan pengeluaran sehari-hari.
“Biaya operasional motor listrik yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah lingkar tambang yang umumnya menghadapi harga barang kebutuhan pokok lebih tinggi,” jelas Djoko.
Dengan skema yang lebih tepat sasaran, kebijakan insentif kendaraan listrik diharapkan tidak hanya mempercepat adopsi EV di Indonesia, tetapi juga memperkuat pemerataan ekonomi dan ketahanan energi di berbagai wilayah. (*)
Member of : 