Subsidi Motor Listrik Luar Biasa, Tapi Bisa Timbulkan Masalah
Gaikindo menyebutkan andaikata besaran subsidi mobil dan motor listrik sesuai dengan yang disebutkan pemerintah, dianggap bakal cepat mendongkrak populasi kendaraan listrik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sudah memberikan sinyal terkait subsidi untuk pembeli motor listrik bakal segera terwujud. Namun, disinyalir nilai subsidi yang diberikan untuk pembelian motor listrik turun menjadi Rp 7 juta dari yang sebelumnya Rp 8 juta.
Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), besaran insentif yang diberikan luar biasa. Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi menyebutkan andaikata besaran subsidi mobil dan motor listrik sesuai dengan yang disebutkan pemerintah, dianggap bakal cepat mendongkrak populasi kendaraan listrik.
"Buat saya subsidi tersebut sudah luar biasa sekali. Di Australia, memberikan subsidi sekitar Rp 30 juta, sedangkan di Indonesia kalau Rp 80 juta sudah luar biasa sekali. Untuk motor nantinya ada dua jalan. Satu lewat konversi motor biasa ke listrik, satu lagi dari membeli sepeda motor listrik yang murni,” kata Nangoi saat acara GJAW di Jakarta, Kamis (27/1).
Baca Juga: Meski Nilainya Turun, Subsidi Motor Listrik Akan Diumumkan Februari
Ia menambahkan, Gaikindo yang dibentuk sebagai asosiasi bisa membantu memberikan data-data terkait untuk memperlancar terbitnya kebijakan subsidi tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait pembahasan subsidi untuk kendaraan listrik harus memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Finalisasi sedang dilakukan, kalau ada insentif baru yang terutama menggunakan APBN kami harus juga konsultasi dengan DPR karena mereka memiliki hak budget," kata Sri Mulyani di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (25/1).
Baca Juga: Subsidi Motor Listrik Bukan untuk Konsumen di Pulau Jawa?
Namun, Pakar Transportasi yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai subsidi kendaraan listrik berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Sesungguhnya kebijakan yang tengah diformulasikan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia," ujar Djoko Setijowarno saat dihubungi OtoRider pada Selasa (27/12).