Berkendara Tanpa Helm di Jalan Protokol Jakarta, Apa Sanksi yang Bisa Dikenakan?
Edukasi kepada pengendara motor, khususnya di kawasan padat dan jalan protokol, dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.
Jalan Jakarta. (Foto: Otorider/Ilham) OTORIDER - Jalan protokol, yang seharusnya menjadi kawasan tertib lalu lintas, kini menjadi perhatian banyak pihak terkait fenomena pengendara motor yang masih nekat melintas tanpa mengenakan helm.
Hal ini bahkan semakin terlihat jelas di ibu kota, terutama setelah beberapa pengendara terekam kamera dan videonya tersebar luas di media sosial.
Salah satu momen yang viral terjadi di akun Instagram @jakarta.terkini, yang menunjukkan dua pengendara motor yang tengah berboncengan tanpa mengenakan helm. Padahal, tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor di Indonesia merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi denda, sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Aturan Hukum terkait Penggunaan Helm
Dalam Pasal 291 ayat 1 dan 2 UU LLAJ, pengendara motor yang tidak memakai helm dikenakan sanksi pidana. Berikut adalah penjelasan dari pasal tersebut:
Pasal 291 ayat 1:
"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
Artinya, pengendara yang tidak mengenakan helm dapat dikenakan sanksi denda hingga Rp 250.000 atau kurungan penjara selama satu bulan.
Pasal 291 ayat 2:
"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
Selain pengendara, pemilik sepeda motor juga dapat dikenakan sanksi yang sama jika membiarkan penumpang mereka tidak mengenakan helm.
Upaya Menanggulangi Pelanggaran Penggunaan Helm
Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara, baik melalui kampanye keselamatan maupun penegakan hukum yang lebih tegas. Otorider juga sudah menghubungi pihak kepolisian, tapi belum ada tanggapan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman hingga berita ini ditayangkan.
Sedangkan dari pengamat transportasi, hadirnya sejumlah ETLE di beberbagai jalan Jakarta dinilai belum bisa menekan angka pelanggara lalu lintas. "Saat ini penggunaan ETLE belum maksimal, pihak kepolisian harus mencari tahu apa penyebabnya," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno saat dihubungi Otorider, Kamis (14/11).
Peningkatan patroli kepolisian juga perlu dilakukan di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas, dengan tujuan menegakkan aturan dan memberi efek jera kepada pengendara yang melanggar.
Dari sisi keselamatan berkendara, Instruktur & Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu, sebagian pengendara motor menganggap penggunaan helm sebagai hal yang sepele dan tidak terlalu penting, padahal helm adalah salah satu alat pelindung diri.
"Perilaku-perilaku ini merepresentasikan lemahnya kesadaran akan keselamatan di jalan raya. Ini seolah balik lagi ke jaman dulu, di mana informasi keselamatan masih rendah," papar Jusri saat dihubungi Otorider, Kamis (14/11).
Jadi jika Anda seorang pengendara motor, pastikan selalu memakai helm yang memenuhi standar keselamatan. Jangan tunggu sampai terjebak dalam masalah hukum atau mengalami kecelakaan. (*)
Member of : 