Motor Listrik Subsidi Laku, Polytron Minta Tambahan Kuota

Motor Listrik

Rabu, 21 Agustus 2024 14:20

Gemilang Isromi Nuar

Head of Corporate Communication Polytron, Diantika berharap pemerintah bisa menambah lebih banyak kuota subsidi motor listrik ke depannya.

Pabrik motor listrik Polytron.

OTORIDER - Peningkatan signifikan terlihat dalam penyaluran subsidi motor listrik pada 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total subsidi yang telah dicairkan sebanyak 30.067 unit pada Agustus 2024, melampaui jumlah total subsidi yang diberikan sepanjang 2023 yakni hanya 11.532 unit.

Melaui data itu, Head of Corporate Communication Polytron, Diantika berharap pemerintah bisa menambah lebih banyak kuota subsidi motor listrik ke depannya. Karena, permintaan motor listrik sudah mulai banyak dan jatah untuk tahun ini semakin menipis.

"Kami berharap subsidi dilanjutkan, karena itu sangat membantu peralihan ke motor EV yang masih kecil sekali. Konsumen masih banyak yang belum yakin, bisa tidak mengganti motor yang ada sekarang," ujar Diantika saat ditemui Otorider beberapa waktu lalu di Tangerang.

Dari data Polytron, hampir sebagian konsumennya menggunakan program subsidi dari pemerintah. Polytron Fox-R pun jadi model terlaris dengan penjualan sekitar 15.000 unit dari motor listrik subsidi.

"Hampir semua dari subsidi, ya. Di atas 90 persen kecuali untuk korporasi jelas tidak bisa karena subsidi untuk individu,” ujar Head of Product Polytron EV, Ilman Fachrian Fadly.

Pemerintah sendiri telah mengucurkan subsidi motor listrik senilai Rp7 juta per unit untuk percepatan populasi elektrifikasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tentang perubahan atas Permenperin No. 6/2023.

Terkait penambahan subsidi motor listrik, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi mengatakan ada tambahan kuota motor listrik subsidi yang mencapai 10.700 unit dari yang tahun ini hanya 50.000 unit. "Kementerian Perindustrian sudah menambah sekitar 10.700 kuota lagi dengan angka Rp75 miliar, tinggal mungkin menunggu regulasi resminya seperti apa," kata Budi. (*)