Ada Peluang Subsidi Motor Listrik Dipastikan Berlanjut di 2025
Dengan adanya rencana perpanjangan subsidi, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang beralih ke motor listrik sehingga menguraemisi karbon.
OTORIDER - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang berusah untuk mengusulkan kembali program subsidi motor listrik pada tahun 2025.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza memberikan kabar baik mengenai kelanjutan program insentif pembelian sepeda motor listrik.
Dalam pernyataannya setelah acara pembukaan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD City, Rabu (30/10) ia mengonfirmasi, "Insya Allah ada," kata Faizol ketika ditanya mengenai perpanjangan program insentif motor listrik pada tahun 2025.
Faisol menjelaskan bahwa Kemenperin telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan mengenai kemungkinan pemberlakuan subsidi untuk motor listrik di masa mendatang.
"Kami sudah koordinasi dengan Menkeu, tapi belum dapat mengungkapkan skema maupun besaran subsidi yang tahun depan," papar Faizol.
Sebelumnya, insentif yang diberikan untuk pembelian motor listrik berbentuk potongan harga sebesar Rp 7 juta. Program ini berhasil menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan, dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif ini.
Dengan tidak pastinya kelanjutan subsidi motor listrik ini, CEO Alva Purbaja Pantja mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi penurunan penjualan motor listrik setelah pencabutan subsidi pemerintah.
"Ketakutan tentu ada, tapi bukan sesuatu yang belum kita antisipasi sebelumnya." ujar Purbaja pada pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS), Rabu (30/10).
Meski merasa cemas, Purbaja tetap optimis bahwa produk motor listrik Alva akan tetap menarik bagi konsumen Indonesia, meskipun dijual tanpa dukungan subsidi. "Dari Alva, kami percaya bahwa produk kami ini bisa menarik minat para pengguna meskipun tanpa subsidi," ungkap Purbaja. (*)