Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah ajang MotoGP pada 2017 tentu mengecewakan. Sirkuit Sentul yang menjadi lokasi balapan dinilai belum memenuhi standar homologasi dari FIM dan Dorna selaku penyelenggara MotoGP.
Toh demikian, pihak Sirkuit Sentul merasa jika ini merupakan langkah realistis Dorna dalam menjawab surat dari Pemerintah, khususnya Menpora mengenai penunjukan Sirkuit Sentul yang baru dikeluarkan pada 30 Juni lalu.
“Pemerintah terlambat mengajukan ke Dorna. Karena, setelah pemerintah mengambil alih gelaran MotoGP Indonesia 2017, pemerintah sempat berniat memindahkan lokasi gelaran. Entah ke Senayan, atau Palembang. Tapi pada akhirnya, baru pada 30 Juni, pemerintah resmi menunjuk Sirkuit Sentul sebagai lokasi MotoGP. Ini sudah terlambat,” jelas Advisor Sirkuit Sentul, Irawan Sucahyono saat dikonfirmasi pada Rabu (13/7).
“Mungkin pemerintah menyangka, dengan memberi surat penunjukan pada 30 Juni, masalah akan selesai. Ini salah, karena tidak akan terkejar waktunya. Dorna sadar hal ini, makanya mereka memutuskan untuk membatalkan gelaran MotoGP Indonesia 2017,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Irawan mengatakan seharusnya pemerintah mengetahui, jika penentuan kalender balap MotoGP berada di tangah Dorna, bukan oleh negara-negara penyelenggara MotoGP. Sehingga, langkah-langkah untuk menggelar MotoGP harus sesuai dengan ketetapan Dorna.
Disinggung mengenai keterlambatan penyerahan masterplan, Irawan mengatakan kalau hal tersebut juga berkaitan dengan penunjukan Sentul. “Kami baru ditunjuk tanggal 30 Juni. Sedangkan pembuatan masterplan, dengan mendatangkan Hermann Tilke (arsitek sirkuit) akan memakan waktu empat bulan. Jadi sudah terlambat,” pungkasnya. (otorider.com)