Korlantas Polri bersama PT Jasa Raharja serta Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah berencana mengimplementasikan sanksi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan data kendaraan.
Saat ini, tercatat terdapat 40 juta kendaraan bermotor belum melunasi pembayaran pajak. Polisi, Jasa Raharja, dan Bakuda di daerah akan menerapkan sanksi bagi penunggak pajak di atas 2 tahun. 40 juta pemilik kendaraan yang menunggak pajak itu disinyalir mengurangi potensi pemasukan negara Rp 100 triliun.
Baca Juga: NTORQ Stripe Competition 2022 Bikin Skutik Anyar TVS Ini Kian Sporty
Sosialisasi tersebut meliputi proses pemblokiran/penghapusan data kendaraan bermotor jika tidak melaksanakan pengesahan STNK, pembayaran pajak, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sekurang-kurangnya 2 tahun.
Baca Juga: Hasil Tes Konsumsi Bensin Aprilia SR GT 200, Seberapa Irit?
Lebih lanjut, Rivan A. Purwantono selaku Direktur Utama Jasa Raharja mengatakan sosialisasi akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, sosialisasi melalui publikasi media TV, media sosial, flyer, dan webinar. Kedua, melibatkan pakar dan pemerhati transportasi untuk mendapatkan masukan. Ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada Pemerintah Daerah.
“Guna mendorong kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan rencana memberikan stimulus kepada masyarakat berupa penghapusan biaya Bea Balik Nama (BBN II) dan penghapusan denda progresif untuk Kepemilikan Kendaraan,” ujar Rivan dikutip dari NTMCPolri.
Sumber: NTMCPolri