OTORIDER - Beberapa waktu lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menertibkan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Untuk itu, regulasi dan standard baku terkait knalpot menjadi penting.
Mencermati sejumlah kasus penggunaan knalpot yang mengganggu kenyamanan, Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengeluhkan keresahannya. Hal ini karena banyak produsen knalpot yang dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia aparat kepolisian.
Demi mengatasi masalah tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki kabarnya akan merumuskan regulasi dan standardisasi terkait knalpot, agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Kami akan mencoba duduk bersama dengan pemangku kebijakan lain seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), KLHK, Kemenperin, Kemenhub, dan Kepolisian RI untuk menyusun standardisasi produk otomotif knalpot, termasuk dengan Kemenhub yang akan menjadi penghubung dengan Kepolisian," kata Teten dalam keteranganya, Rabu (7/2).
Nantinya, para pelaku UMKM knalpot harus siap memenuhi regulasi terkait produknya, sehingga tidak lagi selalu menjadi pihak yang disalahkan saat razia knalpot brong dilakukan. "Industri ini merupakan embrio industri otomotif yang harus dikembangkan karena memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja," papar Teten.
Sementara itu, Ketua AKSI, Asep Hendro mengatakan apabila SNI knalpot telah terbit, pihaknya siap memenuhi standardisasi yang ada. “Standar itu penting bagi para produsen knalpot karena selama ini produk knalpot lokal banyak dikesankan sebagai knalpot brong yang tidak standar dan menyebabkan polusi suara,” ujar Asep.
Ia juga menceritakan, akibat razia yang digelar untuk menertibkan penggunaan knalpot brong berdampak kepada UMKM produsen knalpot. "Kami punya 20 merek serta 15 ribu karyawan yang saat ini sudah dirumahkan," kata Asep. (*)
Member of : 